Oleh : Muhammad Riski
(Mahasiswa USN Kolaka dan Pegiat Literasi)
Ruang publik hari ini mendadak gaduh oleh riuh rendah polemik penyadapan yang menyerupai sirkus di Negara Kesatuan Adat Lawaknesia. Sebuah tempat eksentrik di mana urusan hak fundamental, privasi, dan keamanan data warga diurus dengan perangai sekenanya, sementara panggung utama arena politik didominasi oleh drama sandiwara yang diproduksi secara masif. Saya jadi teringat pesona culas dunia distopia dalam novel Bungkam Suara karya J.S. Khairen. Di dalam karya tersebut, ditelanjangi secara gamblang bagaimana mesin wacana penguasa NKAL bekerja amat rapi dalam menyetir dan mengarahkan atensi publik.
Tatkala rakyatnya tengah megap-megap dicekik karut-marut krisis nyata di akar rumput, sengaja dilemparkan isu-isu sensasional dan bombastis ke tengah gelanggang. Publik pun terkuras energinya, terjebak dalam perdebatan kusir di ruang-ruang maya, saling melempar tagar, dan bertengkar atas isu yang dirancang untuk menguap seminggu kemudian. Sementara itu, urusan perut, hak atas udara bersih untuk bernapas, serta akuntabilitas pajak rakyat perlahan menguap begitu saja tanpa pengawalan di negeri yang dipenuhi komedi penataan kekuasaan tersebut.
Fenomena ini bukanlah sekadar fiksi yang bersemayam di lembar-lembar kertas novel. Apa yang ditulis oleh Khairen dalam Bungkam Suara terasa seperti cermin retak yang memantulkan bayangan Indonesia hari ini. Ketika sebuah polemik penyadapan, entah bersumber dari kebocoran intelijen, pertikaian antarelit, atau gimik politik semata, menguasai headline berita utama selama berminggu-minggu, kita wajib bertanya secara kritis: Persoalan mendasar apa di tanah air yang sedang ditutupi oleh kabut kebisingan ini?
Manusia memiliki keterbatasan kapasitas kognitif dan energi kolektif. Ketika fokus publik terbelah dan dialihkan ke panggung drama yang penuh sorot lampu, daya kritis masyarakat sipil untuk mengawal kebijakan strategis negara akan melemah secara signifikan. Inilah manipulasi persepsi kolektif: menciptakan kebisingan yang cukup keras hingga jeritan warga yang berada dalam krisis nyata tidak lagi terdengar.
Di atas segala hiruk-pikuk klaim penyadapan, fokus utama yang tidak boleh bergeser sedikit pun adalah tragedi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta dampaknya yang mematikan: Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Di Indonesia, Karhutla bukan sekadar bencana musiman, melainkan kelalaian struktural. Di daerah terdampak, anak-anak dan lansia dipaksa menghirup udara beracun setiap hari. Krisis ISPA ini adalah perampasan hak hidup yang menuntut penegakan hukum tanpa kompromi terhadap korporasi pemangsa hutan, bukan sekadar pembagian masker gratis di tengah riuh politik.
Selain darurat udara bersih, pengawalan ketat juga wajib diarahkan pada tata kelola Koperasi Desa Makanan Bergizi Gratis (Kopdes MBG). Program mulia untuk memperbaiki gizi anak-anak desa dan menggerakkan ekonomi lokal ini rawan menjadi bancakan apabila berjalan tanpa pengawasan transparan. Publik harus memastikan tidak ada penyelewengan anggaran, markup kualitas pangan, atau penunjukan pengurus secara nepotistik di tingkat tapak.
Hal ini mesti berjalan seiring dengan akuntabilitas dan keadilan pajak. Di tengah himpitan ekonomi, setiap rupiah uang rakyat yang dipungut wajib kembali dalam bentuk pelayanan publik dan jaminan kesehatan yang layak, bukan menguap untuk membiayai birokrasi yang gemar bersolek di panggung sandiwara.
Pesan dari Bungkam Suara amat terang: kita tidak perlu terseret sebagai penonton yang mudah disetir. Isu penyadapan biarlah berjalan di jalur hukumnya, namun kemudi atensi kita tetap harus terkunci pada realitas di lapangan. Tugas kita hari ini adalah mengawal ketat langit yang lebam oleh asap Karhutla, hak atas paru-paru sehat korban ISPA, kejujuran tata kelola Kopdes MBG, serta transparansi uang rakyat.
Fokus utama kita tidak boleh teralihkan.
