KENDARI, Sultra Central News – Proses pemilihan Rektor Universitas Halu Oleo (UHO) periode 2026–2030 dinilai menjadi momentum penting untuk melakukan pembenahan tata kelola universitas. Di tengah berlangsungnya tahapan pemilihan, berbagai harapan terhadap kepemimpinan baru terus disuarakan, salah satunya datang dari Menteri Pergerakan yang menekankan pentingnya reformasi birokrasi dan penguatan budaya meritokrasi di lingkungan kampus.
Menurut Menteri Pergerakan fmipa uho, kepemimpinan rektor yang baru tidak hanya dituntut mampu meningkatkan capaian akademik, tetapi juga membangun birokrasi yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan sivitas akademika.
Ia menilai masih terdapat sejumlah persoalan yang menjadi perhatian mahasiswa, mulai dari pelayanan administrasi yang dinilai belum optimal, minimnya ruang dialog antara pimpinan dan mahasiswa, hingga penempatan sejumlah jabatan strategis yang menurutnya perlu semakin didasarkan pada kompetensi, integritas, dan rekam jejak.
“Kampus adalah rumah ilmu pengetahuan. Karena itu, setiap kursi kepemimpinan seharusnya diisi oleh figur yang memahami tugas, fungsi, dan tanggung jawab jabatan yang diemban. Jabatan bukan sekadar simbol kewenangan, melainkan amanah yang menuntut kapasitas, integritas, dan keberanian mengambil keputusan untuk kepentingan institusi.”
Menurutnya, birokrasi kampus seharusnya menjadi instrumen pelayanan yang mendukung berkembangnya iklim akademik, bukan menjadi hambatan bagi lahirnya gagasan, inovasi, maupun ruang dialog di lingkungan universitas.
Lebih lanjut, ia berharap rektor terpilih nantinya berani melakukan evaluasi terhadap tata kelola internal serta membangun sistem kepemimpinan yang mengedepankan prinsip meritokrasi. Dengan demikian, setiap jabatan strategis di lingkungan universitas dapat diisi oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang dan tanggung jawabnya.
“Mahasiswa tidak menginginkan birokrasi yang hanya kuat secara struktur, tetapi lemah dalam pelayanan. Yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu mendengar, berdialog, dan menghadirkan kebijakan yang berpihak pada kemajuan akademik. Ketika jabatan diisi oleh orang yang tepat, maka kebijakan yang lahir juga akan mencerminkan kualitas institusi.”
Ia menambahkan, proses pemilihan rektor tidak seharusnya dipandang sebagai pergantian figur semata, melainkan sebagai kesempatan untuk memperkuat tata kelola universitas agar lebih adaptif terhadap tantangan pendidikan tinggi.
Menutup pernyataannya, Menteri Pergerakan fmipa uho berharap seluruh calon rektor mampu menawarkan gagasan yang konkret dalam memperbaiki kualitas birokrasi, memperkuat kebebasan akademik, serta membangun kepercayaan sivitas akademika terhadap institusi.
“Pilrek UHO harus menjadi titik awal lahirnya kepemimpinan yang mampu menyatukan seluruh elemen kampus dan membawa Universitas Halu Oleo menjadi institusi yang unggul, tidak hanya dalam prestasi akademik, tetapi juga dalam kualitas tata kelola dan pelayanan publik di lingkungan perguruan tinggi,” tutupnya.
