Sultra Central News – KENDARI, Kelangkaan Pertalite yang terjadi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Kendari dalam beberapa hari terakhir mendapat perhatian dari Menteri Pergerakan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Halu Oleo (FMIPA UHO).
Antrean kendaraan yang mengular hingga ratusan meter di sejumlah SPBU menjadi gambaran nyata bahwa masyarakat saat ini mengalami kesulitan untuk memperoleh Pertalite. Kondisi tersebut tidak cukup dijelaskan hanya dengan pernyataan bahwa stok BBM secara regional berada dalam kondisi aman.
Menteri Pergerakan FMIPA UHO menilai pemerintah, Pertamina, dan BPH Migas perlu melihat persoalan tersebut secara lebih komprehensif.
“Kami tidak ingin membangun opini bahwa Pertamina kehabisan stok, karena data yang tersedia belum membuktikan hal tersebut. Tetapi kita juga tidak boleh menutup mata terhadap fakta bahwa masyarakat di lapangan kesulitan memperoleh Pertalite. Kalau stok dinyatakan aman, pertanyaannya sederhana: aman di mana, berapa jumlahnya, dan bagaimana distribusinya sampai ke masyarakat?”
Menurutnya, terdapat perbedaan antara ketersediaan stok secara regional dengan ketersediaan efektif di tingkat SPBU. Stok yang tersedia di terminal BBM tidak serta-merta berarti masyarakat dapat memperoleh BBM dengan mudah ketika datang ke SPBU.
Persoalan tersebut, lanjutnya, harus dilihat melalui keseluruhan rantai distribusi, mulai dari alokasi, pengiriman, penerimaan SPBU, volume penjualan hingga stok akhir.
“Jangan sampai masyarakat diminta memahami bahwa stok aman, sementara mereka harus menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mendapatkan BBM. Kita perlu mempertemukan data dengan realitas. Kalau konsumsi meningkat, berapa peningkatannya? Kalau distribusi sudah sesuai, berapa volume yang masuk ke masing-masing SPBU? Dan kalau ada pembatasan atau penyesuaian alokasi, apa dasar perhitungannya?”
Kritik terhadap Ketimpangan antara Data dan Realitas
Menteri Pergerakan FMIPA UHO menilai persoalan Pertalite di Kendari tidak seharusnya dipandang semata-mata sebagai persoalan antrean.
Menurutnya, antrean panjang merupakan indikator adanya ketidakseimbangan antara permintaan dan ketersediaan BBM pada titik pelayanan.
Harga Pertalite yang jauh lebih rendah dibandingkan BBM nonsubsidi juga berpotensi mendorong peralihan konsumen dari BBM nonsubsidi menuju Pertalite. Kondisi tersebut dapat meningkatkan tekanan terhadap permintaan.
Namun, meningkatnya permintaan tidak boleh dijadikan satu-satunya alasan tanpa disertai data.
“Kalau memang penyebabnya adalah peningkatan konsumsi, maka tunjukkan datanya. Berapa konsumsi Pertalite sebelum terjadi antrean dan berapa konsumsi setelahnya? Kalau konsumsi naik, apakah pasokannya juga dinaikkan? Di sinilah kebijakan publik harus bekerja berdasarkan data, bukan sekadar narasi.”
Ia menegaskan bahwa kritik tersebut tidak ditujukan untuk menyudutkan Pertamina maupun pemerintah.
Sebaliknya, kritik tersebut merupakan bentuk kontrol sosial agar pengelolaan BBM yang menyangkut kepentingan publik dapat berjalan secara transparan dan akuntabel.
BPH Migas Diminta Memperkuat Pengawasan
Menteri Pergerakan FMIPA UHO juga menyoroti fungsi pengawasan BPH Migas dalam memastikan penyaluran BBM berjalan sesuai ketentuan.
Menurutnya, ketika masyarakat mengalami kesulitan memperoleh Pertalite sementara secara resmi stok dinyatakan tersedia, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap distribusi pada tingkat SPBU.
“BPH Migas memiliki fungsi pengaturan dan pengawasan. Karena itu, kami mendorong adanya audit distribusi yang terbuka. Bukan untuk mencari kambing hitam, tetapi untuk menemukan titik persoalannya. Apakah masalah berada pada alokasi, distribusi, peningkatan konsumsi, kapasitas pelayanan SPBU, atau faktor lain?”
Ia juga meminta agar pengawasan tidak berhenti pada pemeriksaan administratif, tetapi mampu menjawab persoalan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Menurutnya, masyarakat tidak membutuhkan sekadar informasi bahwa stok aman. Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa BBM tersedia, dapat diakses secara wajar, dan disalurkan secara adil.
Pertamina dan Pemerintah Diminta Membuka Data
Untuk itu, Menteri Pergerakan FMIPA UHO mendorong Pertamina, BPH Migas, dan pemerintah daerah membuka data yang relevan mengenai distribusi Pertalite di Kota Kendari.
Setidaknya terdapat beberapa data yang perlu diketahui publik:
1. Berapa alokasi Pertalite untuk Kota Kendari pada September 2026?
2. Berapa volume Pertalite yang masuk ke Fuel Terminal Kendari?
3. Berapa volume yang didistribusikan kepada masing-masing SPBU?
4. Berapa rata-rata konsumsi harian Pertalite di setiap SPBU?
5. Apakah terjadi peningkatan konsumsi dibandingkan bulan sebelumnya?
6. Berapa frekuensi dan volume pengiriman mobil tangki ke masing-masing SPBU?
7. Apakah terdapat SPBU yang mengalami penghentian atau pengurangan penyaluran Pertalite?
8. Bagaimana mekanisme pengawasan terhadap penyaluran Pertalite kepada konsumen?
Menurutnya, transparansi terhadap data tersebut penting untuk mencegah berkembangnya spekulasi di tengah masyarakat.
“Ketika data tidak dibuka, ruang kosongnya akan diisi oleh prasangka. Kami tidak ingin masyarakat menuduh Pertamina, pemerintah, SPBU, atau pihak lain tanpa bukti. Tetapi sebaliknya, masyarakat juga tidak boleh diminta percaya begitu saja tanpa diberikan data yang dapat diverifikasi.”
Kritik Bukan Tuduhan
Menteri Pergerakan FMIPA UHO menegaskan bahwa posisi mahasiswa bukan untuk mencari siapa yang salah, melainkan memastikan kebijakan publik berjalan sesuai kepentingan masyarakat.
Ia mengajak seluruh pihak untuk menempatkan persoalan Pertalite secara objektif.
“Kami tidak datang untuk menuduh. Kami datang untuk bertanya. Kami tidak ingin membangun kegaduhan, tetapi kami juga tidak ingin diam ketika masyarakat mengalami kesulitan. Kritik kami sederhana: kalau memang stok aman, buktikan dengan data; kalau masalahnya konsumsi meningkat, jelaskan dengan angka; kalau distribusi bermasalah, perbaiki secara terbuka.”
Menurutnya, BBM bukan sekadar komoditas ekonomi, tetapi memiliki dampak langsung terhadap mobilitas masyarakat, aktivitas mahasiswa, pelaku usaha, pekerja informal, transportasi, hingga perekonomian daerah.
Karena itu, persoalan kelangkaan Pertalite harus ditempatkan sebagai persoalan pelayanan publik dan keadilan distribusi.
“Yang kami perjuangkan bukan sekadar agar antrean hari ini berkurang. Yang lebih penting adalah bagaimana sistem distribusi BBM di Kendari dibangun agar masyarakat tidak terus-menerus berada dalam situasi yang sama. Jangan sampai antrean Pertalite menjadi rutinitas baru yang dianggap normal.”
Menteri Pergerakan FMIPA UHO kemudian meminta Pertamina, BPH Migas, dan Pemerintah Kota Kendari untuk segera melakukan evaluasi bersama serta menyampaikan hasilnya kepada publik.
“Masyarakat berhak mendapatkan BBM secara adil. Pemerintah berhak menjelaskan kebijakannya. Pertamina berhak memberikan klarifikasi. Dan mahasiswa berhak mengawasi. Ketiganya tidak harus saling berhadapan. Justru harus bertemu dalam satu meja, dengan data sebagai dasar pembicaraan.”
